UGM Gelar ISWBC 2026 untuk Perkuat Hukum, Teknologi, dan Aksi Nyata Pelestarian Hutan
YOGYAKARTA, 11 JUNI 2026 – Dalam upaya memperkuat sistem hukum, teknologi, dan aksi nyata masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan International Symposium on Wildlife Biodiversity Conservation (ISWBC). Kegiatan berskala internasional yang mengusung tema "Beyond Species: Rethinking Conservation in an Era of Uncertainty" ini berlangsung pada 11 s.d. 12 Juni 2026 bertempat di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center.
Simposium ini diselenggarakan sebagai wadah strategis untuk merumuskan pembangunan berkelanjutan berbasis keilmuan, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan nyata guna mendukung pemerintah dalam memperkuat pelestarian keanekaragaman hayati. Rangkaian acara ini mencakup enam seri simposia yang mendalami keterkaitan sains, kebijakan lanskap tropis, strategi bisnis berbasis nilai alam, hingga pemberdayaan model lokal dalam pelestarian hutan dan iklim.
Dukungan Multi-Sektor untuk Konservasi Berkelanjutan
Pelaksanaan simposium ini turut didukung oleh Proyek LEVERAGE (Law Enforcement for Sustainable Viable Ecosystems and Biodiversity Resilience through Multi-Sectors Engagement) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, berkolaborasi dengan Global Environment Facility (GEF), Global Wildlife Program (GWP), dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Dukungan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek dalam mendorong pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) global guna memajukan perubahan transformatif, khususnya dalam penanganan kejahatan satwa liar serta pelestarian biodiversitas secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen nyata dan penguatan kolaborasi multi-sektor, Fakultas Kehutanan UGM mengundang Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan sebagai narasumber, yang mana dalam hal ini dihadiri oleh Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan. Dalam sesi pleno tersebut, Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan memaparkan poin-poin strategis dalam mentransformasikan penegakan hukum menuju kelestarian lingkungan berkelanjutan bertajuk "From Crime to Conservation: Strengthening Legal Systems, Technology & Community Action to Protect Indonesia's Forests". Topik ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sistem penegakan hukum kehutanan, pemanfaatan inovasi teknologi modern, serta pelibatan aktif masyarakat lokal sebagai pilar utama dalam menekan laju kejahatan kehutanan dan menjaga ekosistem Indonesia.
Penguatan Penegakan Hukum dan Peran Akademisi
Yazid Nurhuda menegaskan bahwa penguatan sistem penegakan hukum harus holistik dan multidimensi, mengoptimalkan pencegahan kejahatan kehutanan berbasis community action dan inovasi intelijen di tingkat hulu dan penindakan berbasis multidoor approach dan pendekatan restoratif guna mewujudkan detterant effect bagi pelaku kejahatan serta pemulihan kawasan hutan.
Melalui sinergi akademik dan penegakan hukum dalam ISWBC 2026 ini, luaran simposium yang berupa prosiding bereputasi terindeks Scopus hingga buku kumpulan abstrak diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan konkrit yang memperkokoh fondasi perlindungan satwa liar dan biodiversitas nasional di masa depan. Lebih jauh lagi, tercipta lanskap perlindungan hutan Indonesia yang tangguh menghadapi ketidakpastian global di masa depan.
Kolaborasi untuk Masa Depan Hutan Indonesia
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penguatan ekosistem Gakkum Kehutanan membutuhkan keterlibatan aktif akademisi sebagai mitra strategis dalam memperkuat basis keilmuan, riset, inovasi, pemanfaatan teknologi dan rekomendasi kebijakan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk membangun sistem penegakan hukum kehutanan yang semakin adaptif, efektif, dan berdampak nyata bagi perlindungan hutan serta keanekaragaman hayati Indonesia.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati tidak dapat dijalankan dengan pendekatan sektoral. Kejahatan kehutanan, degradasi habitat, perdagangan satwa liar, dan tekanan perubahan iklim menuntut kerja bersama yang menyatukan ilmu pengetahuan, kebijakan, teknologi, penegakan hukum, dunia usaha, dan gerakan masyarakat. Melalui dukungan terhadap ISWBC 2026, Kementerian Kehutanan mendorong agar hasil-hasil pemikiran akademik tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bergerak menjadi rekomendasi kebijakan, inovasi lapangan, dan aksi nyata perlindungan hutan. Hutan Indonesia adalah ruang hidup, sumber air, benteng iklim, dan rumah bagi kekayaan hayati bangsa. Menjaganya adalah tanggung jawab negara bersama seluruh elemen masyarakat.
