Gakkum Kehutanan Serahkan Tersangka Pengangkutan Kayu Ilegal di Sanggau ke Kejaksaan
Pontianak, 13 November 2026. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, menyerahkan tersangka EW (45) beserta barang bukti perkara dugaan pengangkutan kayu olahan tanpa dokumen sah kepada Kejaksaan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, pada Kamis (12/11/2026).
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II tersebut dilaksanakan setelah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21 pada 5 November 2026. Dengan penyerahan ini, perkara pengangkutan kayu ilegal yang diungkap di Kabupaten Sanggau pada awal Oktober 2026 berlanjut ke tahap penuntutan.
Pengungkapan di Jalur Trans-Kalimantan
Perkara ini bermula dari operasi pengawasan peredaran hasil hutan yang dilaksanakan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan melalui Seksi Wilayah III Pontianak pada 1 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, petugas menghentikan truk Mitsubishi bernomor polisi KB 8074 GL di Jalan Trans-Kalimantan, Dusun Ungah, Desa Sejotang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas menemukan kayu olahan berbentuk plat atau segi dengan berbagai ukuran yang diangkut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
Dalam pemeriksaan, EW menerangkan bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan atas perintah AK, yang disebut sebagai pemilik kayu dari wilayah Sandai, Kabupaten Ketapang. Kayu tersebut rencananya dibawa menuju salah satu sawmill di Kabupaten Kubu Raya.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara untuk mendalami asal-usul kayu, peran pihak yang mengatur pengiriman, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
Tersangka dan Barang Bukti Diserahkan ke Kejaksaan
Berkas perkara EW dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan surat Nomor B-3557/O.1.14/Eku.1/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Selanjutnya, pada 12 November 2026, penyidik menyerahkan tersangka EW beserta barang bukti berupa satu unit truk Mitsubishi bernomor polisi KB 8074 GL dan kayu olahan yang diamankan kepada Kejaksaan Negeri Sanggau untuk proses penuntutan.
Atas perbuatannya, EW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menegaskan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan merupakan bagian dari upaya memastikan setiap pengungkapan peredaran hasil hutan ilegal ditindaklanjuti melalui proses hukum.
“Pengangkutan kayu tanpa dokumen sah seperti yang kami tangani di Sanggau menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap jalur peredaran hasil hutan. Tersangka dan barang bukti telah kami serahkan kepada kejaksaan, sementara pendalaman terhadap pihak lain yang diduga berkaitan dengan pengiriman kayu tersebut tetap berjalan.
“Kami akan terus memperkuat pengawasan dan penertiban, tidak hanya pada jalur pengangkutan, tetapi juga terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pengumpulan dan pengolahan hasil hutan. Sinergi dengan instansi terkait juga terus kami tingkatkan untuk memperkuat pengawasan, pertukaran informasi, dan pencegahan peredaran kayu ilegal.
“Kami mengingatkan seluruh pelaku usaha agar memastikan legalitas dan asal-usul kayu yang diterima maupun diperdagangkan. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Leonardo.
Perkuat Tata Kelola Peredaran Hasil Hutan
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran hasil hutan ilegal sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan. Kepastian asal-usul kayu menjadi hal penting untuk melindungi sumber daya hutan, menjaga penerimaan negara, serta menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku industri kehutanan yang menjalankan kewajibannya secara sah.
Melalui pengawasan yang konsisten dan penindakan terhadap pelanggaran, pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan hasil hutan berlangsung secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
