Kemenhut Tuntaskan Penyidikan Kasus Dugaan Pembakaran Hutan di TN Baluran, Berkas Tersangka MF P-21
Situbondo, 11 November 2026. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) telah menuntaskan penyidikan perkara dugaan pembakaran hutan di kawasan Taman Nasional (TN) Baluran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Situbondo menyatakan berkas perkara tersangka MF lengkap atau P-21 pada 29 Oktober 2026.
Perkara yang bermula dari pengamanan MF oleh petugas Balai TN Baluran pada September 2026 tersebut kini memasuki tahap persiapan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
Berawal dari Pengamanan Saat Patroli
Perkara ini bermula pada 3 September 2026, ketika petugas Balai TN Baluran mengamankan MF di sekitar Blok Kamto Pos Dua, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. MF diamankan saat diduga hendak melakukan pembakaran.
Dalam pemeriksaan, MF mengakui telah melakukan pembakaran di sejumlah lokasi kawasan TN Baluran pada 31 Agustus hingga 3 September 2026. Petugas turut mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan perkara, antara lain korek api gas, sepeda motor, dan telepon seluler.
Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Balai TN Baluran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra melakukan serangkaian tindakan penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.
MF disangkakan melanggar Pasal 40B ayat (1) huruf c juncto Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penyidik selanjutnya mempersiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Situbondo untuk proses hukum berikutnya.
Kajian Ilmiah Catat Dampak Lingkungan Kebakaran
Selain penanganan perkara pidana, Kementerian Kehutanan juga melakukan kajian ilmiah untuk mengetahui dampak kebakaran hutan di kawasan TN Baluran.
Berdasarkan perhitungan Prof. Bambang Hero Saharjo dan Prof. Basuki Wasis dari Institut Pertanian Bogor terhadap areal seluas 3,141 hektare, estimasi kerugian lingkungan dan kebutuhan pemulihan tercatat sekitar Rp5,52 miliar.
Sementara itu, kajian emisi oleh Prof. Bambang Hero Saharjo memperkirakan kebakaran tersebut melepaskan sekitar 7,63 ton karbon dioksida dan 0,38 ton bahan partikulat.
Hasil kajian tersebut menggambarkan dampak kebakaran pada areal yang diperiksa secara umum dan tidak merupakan perhitungan kerugian yang secara khusus diatribusikan kepada tersangka MF.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, menegaskan bahwa penanganan pembakaran hutan, khususnya di kawasan konservasi, menjadi salah satu perhatian dalam upaya penegakan hukum.
“Kerawanan kebakaran hutan di Pulau Jawa menuntut pengawasan kawasan yang lebih intensif. Kami mengapresiasi kesiapsiagaan petugas Balai TN Baluran yang berhasil mengamankan tersangka MF melalui kegiatan patroli di lapangan. Kesigapan tersebut menjadi contoh pentingnya pengawasan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan kawasan.
“Dengan dinyatakannya berkas perkara MF lengkap oleh Kejaksaan Negeri Situbondo, kami memastikan penanganan perkara ini terus dikawal hingga tahap berikutnya. Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan merupakan komitmen kami untuk melindungi kawasan hutan beserta ekosistem di dalamnya. Kami mengingatkan siapa pun yang dengan sengaja membakar hutan, terlebih di kawasan konservasi, bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi pidana. Setiap dugaan pelanggaran akan kami tindaklanjuti secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Aswin.
Perkuat Pencegahan Kebakaran di Kawasan Konservasi
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa hasil kajian ilmiah terhadap kebakaran di TN Baluran menunjukkan besarnya konsekuensi ekologis dan ekonomi yang harus menjadi perhatian dalam perlindungan kawasan konservasi.
“Kebakaran hutan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak vegetasi, mengganggu habitat satwa, melepaskan emisi ke atmosfer, serta menimbulkan biaya pemulihan yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu panjang.
“Hasil kajian ilmiah mengenai dampak kebakaran hutan di kawasan TN Baluran menjadi pengingat bahwa dampak kebakaran tidak berhenti ketika api dipadamkan. Karena itu, penegakan hukum tidak cukup diukur dari perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan kita bersama pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah kebakaran berulang serta memastikan kawasan konservasi semakin terlindungi,” tegas Dwi Januanto.
Kementerian Kehutanan terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di seluruh Indonesia melalui peningkatan deteksi dini, patroli dan pengawasan kawasan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menekan kejadian kebakaran berulang, mencegah kerusakan ekosistem, dan memastikan perlindungan hutan berjalan seiring dengan upaya pemulihan lingkungan.
Dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, Kementerian Kehutanan berupaya menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, pelindung keanekaragaman hayati, dan warisan alam yang harus terus dijaga bagi generasi mendatang.
