Berkas Perkara Perdagangan Ilegal 26 Ekor Burung Dilindungi di Pelabuhan Jamrud Dinyatakan P-21
Surabaya, 11 November 2026. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana terhadap satwa liar dilindungi yang diungkap di Pelabuhan Jamrud, Surabaya. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyatakan berkas perkara tersangka ET (51), warga Kabupaten Malang, lengkap atau P-21 pada 28 Oktober 2026.
Perkara ini bermula dari pengamanan 26 ekor burung yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan dan perdagangan satwa liar secara ilegal pada September 2026.
Pengungkapan perkara dilakukan pada 2 September 2026 sekitar pukul 00.45 WIB. Saat itu, petugas Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra melakukan penelusuran dan pemantauan terhadap dugaan pengangkutan satwa liar dilindungi di kawasan Pelabuhan Jamrud. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan ET bersama 26 ekor burung yang terdiri atas 7 ekor Cica Daun Besar, 6 ekor Tepus Kepala Kelabu, 3 ekor Jinjing Petulak, 1 ekor Merbah Belukar, 8 ekor Kucica Kampung, dan 1 ekor Brinji Rambut Tunggir.
Seluruh satwa tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap
Setelah pengungkapan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Proses tersebut berlanjut hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada 28 Oktober 2026.
ET disangkakan melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf d juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pengawasan Pelabuhan Diperkuat
Perkara ini merupakan pengungkapan kedua di Pelabuhan Jamrud dalam rentang waktu kurang dari sepekan. Sebelumnya, pada 29 Agustus 2026, petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Tanjung Perak bersama Gakkum Kehutanan menggagalkan dugaan pengangkutan 190 ekor burung dan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial SA.
Kedua perkara tersebut ditangani secara terpisah dan hingga saat ini belum disimpulkan memiliki keterkaitan jaringan. Meski demikian, temuan berulang di lokasi yang sama menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap jalur transportasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk peredaran satwa liar secara ilegal.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, menegaskan bahwa kelengkapan berkas perkara ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap pengangkutan dan perdagangan ilegal satwa liar.
“Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan menunjukkan bahwa penanganan kasus ini terus berlanjut melalui proses hukum. Dalam beberapa waktu terakhir, kami telah mengungkap sejumlah kasus pengangkutan dan perdagangan burung, baik melalui pelabuhan, jalur darat, maupun bandara. Rangkaian pengungkapan tersebut menjadi perhatian kami karena menunjukkan bahwa jalur transportasi masih berisiko dimanfaatkan untuk peredaran satwa liar secara ilegal.
“Karena itu, selain memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, kami terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mengawasi jalur distribusi dan menelusuri pihak-pihak yang terlibat. Burung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, termasuk membantu penyebaran biji dan regenerasi vegetasi. Melindungi burung dari perdagangan ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian alam,” tegas Aswin.
Lindungi Satwa Liar dan Jaga Keseimbangan Ekosistem
Kementerian Kehutanan terus memperkuat perlindungan satwa liar di seluruh Indonesia melalui pencegahan perburuan, pengawasan peredaran dan perdagangan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati.
Burung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, antara lain membantu penyebaran biji dan regenerasi hutan serta mendukung keberlangsungan berbagai proses alami. Pengambilan satwa secara ilegal dari habitatnya tidak hanya mengancam kelestarian populasi di alam, tetapi juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan manusia.
Perlindungan satwa liar membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat, dengan tidak membeli satwa hasil perdagangan ilegal serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat berwenang. Menjaga burung tetap hidup dan berkembang biak di habitat alaminya merupakan bagian dari upaya menjaga hutan Indonesia agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
