Gakkum Kehutanan Serahkan Lima Tersangka Perambahan Zona Inti TNBBS ke Kejaksaan
Bengkulu, 13 November 2026. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera bersama Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menuntaskan penyidikan perkara dugaan perambahan zona inti TNBBS dengan menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Kaur, Bengkulu, pada Rabu (11/11/2026).
Kelima tersangka berinisial TS (39), HY (63), S (54), SF (41), dan U (59) diduga melakukan pembukaan dan penguasaan lahan secara ilegal untuk kegiatan perkebunan di dalam kawasan taman nasional. Penyerahan tersangka dan barang bukti atau Tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada 27 Oktober 2026.
Pengembangan Penyidikan Menetapkan Lima Tersangka
Perkara ini merupakan kelanjutan dari pengungkapan dugaan perambahan zona inti TNBBS pada Agustus 2026. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan aktivitas perambahan di kawasan seluas sekitar 40 hektare dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Melalui pengembangan penyidikan, penyidik kemudian menetapkan satu tersangka tambahan berinisial U (59), sehingga jumlah tersangka menjadi lima orang. Masing-masing tersangka diduga menguasai bidang lahan yang berbeda di dalam kawasan taman nasional, bukan satu hamparan yang dikelola secara bersama-sama.
Pengungkapan perkara bermula dari patroli petugas Balai TNBBS yang menemukan aktivitas pembukaan lahan dan perkebunan ilegal di zona inti. Sebelum penindakan, Polisi Kehutanan TNBBS telah memberikan peringatan agar aktivitas tersebut dihentikan dan para pelaku meninggalkan kawasan. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga Balai TNBBS berkoordinasi dengan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk menindaklanjuti temuan melalui proses penyidikan.
Lima Tersangka Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum
Penanganan perkara dilaksanakan melalui koordinasi antara penyidik Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bengkulu, Balai TNBBS, Korwas Polda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Kejaksaan Negeri Kaur.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kelima tersangka diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna.
Barang bukti diserahkan secara terpisah di Kejaksaan Negeri Kaur. Barang bukti tersebut meliputi gergaji mesin beserta perlengkapannya, golok, kapak, gergaji tangan, senapan angin dan peluru, telepon genggam, serta sarana kegiatan perkebunan berupa pondok dan bedeng pembibitan kopi yang berada di dalam kawasan hutan.
Kelima tersangka disangkakan melanggar ketentuan pidana kehutanan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, yaitu Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, menegaskan bahwa penyelesaian penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan yang sebelumnya dilakukan bersama pengelola TNBBS.
“Sejak awal, petugas telah mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan peringatan agar aktivitas ilegal dihentikan. Namun, ketika peringatan tidak dipatuhi dan perambahan tetap berlangsung, penegakan hukum harus dilakukan.
“Penyidikan yang semula melibatkan empat tersangka terus kami kembangkan hingga menetapkan satu tersangka tambahan. Kini seluruh berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan kelima tersangka diserahkan kepada kejaksaan untuk proses penuntutan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelanggaran di zona inti taman nasional ditangani secara tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi perlindungan kawasan,” tegas Hari Novianto.
Lindungi Keutuhan Kawasan Konservasi
Kementerian Kehutanan terus memperkuat perlindungan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai salah satu benteng penting keanekaragaman hayati Sumatera.
Penanganan perambahan kawasan dilakukan melalui pengawasan lapangan, pendekatan persuasif, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Upaya ini diarahkan untuk mencegah perluasan perambahan, menjaga keutuhan habitat satwa liar, serta memastikan kawasan konservasi tetap menjalankan fungsi perlindungannya bagi masyarakat dan generasi mendatang.
