Gakkum Kehutanan Tetapkan Tersangka Perambahan dan Pembakaran 1,70 Hektare Hutan di Bima
Bima, 8 November 2026. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, menetapkan dan menahan seorang tersangka berinisial UM (30) atas dugaan perambahan dan pembakaran kawasan Hutan Kota Donggomasa RTK.67, Desa Tarlawi, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan hasil penyidikan, UM diduga membakar kawasan hutan untuk membuka lahan pertanian seluas 1,70 hektare. Saat ini, tersangka ditahan di Rumah Tahanan Polda Nusa Tenggara Barat.
Berawal dari Laporan KPH
Pengungkapan perkara ini bermula dari laporan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VIII Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai aktivitas perambahan dan kebakaran hutan di kawasan Hutan Kota Donggomasa.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jabalnusra bersama Polsek Wawo Polres Bima Kota dan KPH Wilayah VIII melakukan penyelidikan serta pemeriksaan lokasi pada Sabtu (7/11/2026). Saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan UM sedang membersihkan dan mengerjakan lahan setelah terjadi kebakaran hutan.
Di lokasi, petugas mengamankan dua unit gergaji mesin (chainsaw), dua unit mesin pemotong rumput, satu batang gergaji mesin cadangan, dan dua bilah parang. Petugas juga menemukan pondok kerja yang digunakan untuk menyimpan peralatan dan beristirahat. UM beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Wawo Polres Bima Kota untuk menjalani pemeriksaan awal.
Hasil penyidikan mengungkap bahwa aktivitas perambahan diduga telah berlangsung sejak Mei 2026. UM diduga melakukan pembakaran dan pembersihan kawasan hutan untuk mempersiapkan lahan pertanian. Saat petugas melakukan pemeriksaan, lahan tersebut belum ditanami dan masih dalam tahap pembukaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan UM sebagai tersangka.
Tersangka Terancam Sanksi Pidana
Atas perbuatannya, UM disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 78 ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam berkas penyidikan, sangkaan pertama diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI. Sementara itu, sangkaan kedua diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VII.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun, menegaskan bahwa pembakaran hutan untuk membuka lahan merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti.
“Dalam perkara ini, penyidik menemukan bukti yang menghubungkan tersangka dengan pembakaran dan pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan pertanian. Pengungkapan berawal dari laporan KPH yang segera kami tindak lanjuti bersama kepolisian hingga penetapan tersangka dan penahanan.
“Penggunaan api untuk membuka lahan sangat berbahaya karena kebakaran dapat meluas dan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Kami akan terus memperkuat pengawasan bersama pengelola kawasan dan aparat terkait untuk mencegah perambahan serta memastikan setiap dugaan tindak pidana ditangani secara tegas,” ujar Aswin Bangun.
Telusuri Motif dan Kepentingan di Balik Pembakaran Hutan
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan perlu menjangkau motif dan kepentingan yang melatarbelakanginya. Dalam sejumlah perkara yang ditangani Kementerian Kehutanan, pembakaran ditemukan berkaitan dengan upaya membuka dan menguasai kawasan hutan untuk kepentingan pemanfaatan lahan secara ilegal.
“Dalam sejumlah perkara yang kami tangani, pembakaran hutan berkaitan dengan upaya membuka dan menguasai kawasan untuk kepentingan tertentu. Pola seperti ini telah kami temukan di beberapa wilayah dan menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum kehutanan.
“Setiap kejadian kebakaran yang mengindikasikan tindak pidana harus ditelusuri hingga jelas siapa pelakunya, apa tujuannya, dan siapa yang memperoleh manfaat. Kami tidak ingin kawasan hutan terus kehilangan tutupannya akibat praktik pembakaran yang kemudian diikuti penguasaan lahan secara ilegal. Penegakan hukum harus mampu memutus pola tersebut sekaligus melindungi hutan dari kerusakan yang berulang,” tegas Januanto.
Perkuat Pencegahan Perambahan dan Pembakaran Hutan
Kementerian Kehutanan terus memperkuat pencegahan dan penegakan hukum terhadap perambahan serta pembakaran kawasan hutan di seluruh Indonesia. Pengawasan bersama pengelola kawasan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendeteksi pembukaan lahan ilegal sejak dini.
Masyarakat diimbau untuk tidak membuka kawasan hutan tanpa hak, terutama dengan menggunakan api, serta segera melaporkan indikasi perambahan dan kebakaran kepada aparat berwenang.
Perlindungan hutan dari praktik pembakaran ilegal merupakan bagian dari upaya menjaga sumber air, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan fungsi ekologis hutan.
