Sukamara, Kalimantan Tengah, 17 November 2026 — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), TNI, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dan tokoh adat setempat menertibkan sekitar 11.180 pohon sawit ilegal pada areal seluas sekitar 88 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.
Penertiban sawit ilegal di SM Lamandau dilanjutkan dengan penguatan komitmen perlindungan kawasan bersama masyarakat adat Dayak Kaharingan dan langkah awal pemulihan ekosistem gambut. Upaya pemulihan tersebut mendapat dukungan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Sebanyak 43 Pihak Hentikan Aktivitas, 28 Pondok Dibongkar
Penertiban ini merupakan tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di SM Lamandau oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan.
Melalui pendekatan persuasif yang melibatkan pemangku adat Dayak (Demung) dan masyarakat Desa Kartamulia, sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitasnya secara sukarela.
Selain penumbangan tanaman sawit, sebanyak 28 pondok kerja telah dibongkar secara mandiri oleh para penggunanya. Pendekatan ini memungkinkan penertiban berlangsung dengan mengedepankan kepatuhan hukum, penghormatan terhadap nilai adat, dan pencegahan konflik sosial.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menyampaikan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata memenjarakan orang. Dalam konteks penanganan ini, ia mengapresiasi pendekatan nonlitigasi bagi masyarakat adat yang beritikad baik menyerahkan secara sukarela kebun sawit yang diperoleh secara ilegal.
Pendekatan tersebut disertai komitmen untuk memulihkan areal menjadi hutan serta menjaga kawasan dari kegiatan perambahan, pembakaran hutan, perburuan, dan pembalakan liar.
Deklarasi Adat Dayak Kaharingan Perkuat Perlindungan Kawasan
Penguatan perlindungan kawasan juga diwujudkan melalui Deklarasi Adat Dayak Kaharingan yang melibatkan masyarakat Desa Kartamulia dan pengelola SM Lamandau.
Deklarasi tersebut memuat komitmen menjaga kawasan konservasi, melindungi satwa liar, mencegah kebakaran hutan, menolak perambahan dan aktivitas ilegal, serta memperkuat kerja sama pengawasan dan pemulihan kawasan.
Keterlibatan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam membangun perlindungan hutan yang berakar pada kesadaran, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Gakkum Kehutanan Tegaskan Perlindungan Kawasan Konservasi
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penertiban SM Lamandau merupakan bagian dari kebijakan negara untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, memperkuat kepastian hukum, dan menghentikan penguasaan ilegal yang mengancam kepentingan ekologis serta keselamatan masyarakat.
“Kawasan konservasi harus tetap menjadi kawasan konservasi. Negara tidak boleh membiarkan penguasaan ilegal menghilangkan fungsi hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat. Penertiban di Lamandau menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, sekaligus memastikan kawasan yang telah diamankan tidak kembali dikuasai atau dirusak. Penegakan hukum kehutanan harus memberikan kepastian bahwa kekayaan alam negara dilindungi untuk kepentingan masyarakat luas dan generasi mendatang,” tegasnya.
Januanto menambahkan bahwa keberhasilan penegakan hukum juga perlu dilihat dari perubahan yang dihasilkan setelah tindakan dilakukan, selain jumlah tanaman ilegal yang ditumbangkan dan luas kawasan yang ditertibkan.
“Kesediaan masyarakat menghentikan aktivitas ilegal secara sukarela dan komitmen masyarakat adat untuk menjaga SM Lamandau merupakan perkembangan yang sangat penting. Ketegasan negara harus berjalan bersama pendekatan yang memahami kondisi sosial masyarakat. Kita ingin kawasan kembali aman, kepatuhan hukum tumbuh dari kesadaran bersama, dan masyarakat menjadi bagian dari kekuatan yang mencegah kerusakan berulang. Inilah arah penegakan hukum kehutanan yang perlu terus diperkuat di seluruh Indonesia,” lanjutnya.
Perlindungan Hutan untuk Keselamatan Masyarakat Sukamara
Bupati Sukamara, H. Masduki, S.T., M.A.P., menekankan bahwa perlindungan kawasan hutan memiliki hubungan erat dengan keselamatan masyarakat, kelestarian budaya, dan masa depan pembangunan daerah.
“Ketika hutan rusak dan bencana datang, masyarakat sekitar yang paling terancam dan menanggung akibatnya. Bagi masyarakat Dayak, hutan juga menyimpan nilai adat, pengetahuan, dan warisan kehidupan yang membentuk jati diri masyarakat dari generasi ke generasi. Karena itu, menjaga SM Lamandau juga berarti menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Sukamara. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan tokoh adat harus memastikan kesadaran ini tumbuh menjadi tanggung jawab bersama, sehingga perlindungan hutan berjalan seiring dengan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” ujar Masduki.
Perkara Terpisah: Ekskavator Diamankan di Hutan Produksi
Dalam upaya pengamanan kawasan hutan lainnya di Kabupaten Sukamara, tim gabungan pada 10 November 2026 mengamankan satu unit ekskavator yang ditemukan pada kegiatan pembukaan lahan di kawasan hutan produksi.
Petugas mengidentifikasi areal yang telah dibuka menggunakan alat berat seluas sekitar tujuh hektare. Temuan tersebut telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan untuk pendalaman dugaan pelanggaran, termasuk penelusuran pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pembukaan lahan.
Penanganan ini merupakan perkara terpisah dari penertiban sawit ilegal di SM Lamandau.
Pemulihan Ekosistem Gambut SM Lamandau Disiapkan
Setelah penertiban, Kementerian Kehutanan melalui koordinasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Ditjen KSDAE, Ditjen Gakkum Kehutanan, dan pengelola kawasan menyiapkan pemulihan ekosistem pada areal terdampak.
Pemulihan diarahkan melalui revegetasi dengan jenis tumbuhan asli setempat, perbaikan tutupan vegetasi, pemulihan habitat satwa liar, serta perlindungan fungsi hidrologis gambut.
Dukungan BPGMN memperkuat perhatian terhadap pemulihan gambut sebagai bagian dari upaya menjaga fungsi ekologis kawasan dalam jangka panjang.
Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Mayjen TNI Sriyanto, M.I.R., M.A., M.Han., menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut memiliki arti strategis bagi ketahanan lingkungan nasional, terutama dalam menjaga keseimbangan tata air, mengurangi risiko kebakaran, dan mempertahankan fungsi ekologis kawasan.
“Kerusakan gambut tidak berhenti pada hilangnya tutupan vegetasi. Ketika fungsi tata air terganggu, kawasan menjadi semakin rentan terhadap kebakaran dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat jauh di luar lokasi kerusakan. Karena itu, pemulihan gambut harus menjadi bagian dari kebijakan perlindungan lingkungan yang terencana dan berkelanjutan. BPGMN mendukung upaya pemulihan SM Lamandau dengan menempatkan perbaikan fungsi hidrologis, pemulihan vegetasi, dan pengurangan kerentanan kebakaran sebagai perhatian penting. Keberhasilannya harus dilihat dari pulihnya fungsi ekosistem dalam jangka panjang, bukan hanya dari kegiatan penanaman,” ujar Sriyanto.
Menjaga Fungsi Ekologis Hutan Gambut Lamandau
Kementerian Kehutanan menempatkan penertiban dan pemulihan SM Lamandau sebagai bagian dari upaya menjaga kawasan konservasi agar kembali menjalankan fungsi ekologisnya.
Hutan gambut Lamandau merupakan ruang hidup berbagai satwa liar, penyangga tata air, dan bagian dari kekayaan alam yang menentukan kualitas lingkungan masyarakat sekitarnya.
Melalui penegakan hukum yang konsisten, dukungan pemulihan ekosistem, dan keterlibatan masyarakat adat, negara memperkuat perlindungan kawasan agar manfaat hutan tetap terjaga bagi kehidupan hari ini dan generasi yang akan datang.






