Palangka Raya, 16 Oktober 2025 — Seiring mendekati berakhirnya Status Siaga Darurat Provinsi Kalimantan Tengah pada 20 Oktober 2025 Pemprov Kalteng menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla) di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil evaluasi menunjukkan karhutla tahun 2025 turun 1,758.35 ha (15,34%) dibandingkan dengan 2024. Hal tersebut disampaikan dalam Rakor Evaluasi yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Gubernur Kalimantan Tengah, pada Kamis (16/10/2025).
Berdasarkan pemantauan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, titik panas tahun 2025 di Kalimantan Tengah mengalami penurunan 23,9% (turun 773 titik) dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode 1 Januari- 15 Oktober (sumber: Satelit Terra/Aqua NASA sipongi.gakkum.kehutanan.go.id).
Rakor ini digelar sebagai tindak lanjut berakhirnya Status Siaga Darurat Karhutla Kalimantan Tengah Tahun 2025, sejak diberlakukannya Status Siaga Darurat Karhutla mulai 29 Juli hingga 20 Oktober 2025. Sekaligus untuk mengevaluasi upaya pengendalian yang telah dilakukan sepanjang tahun. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar perencanaan dan penguatan komitmen bersama dalam pengendalian Karhutla tahun 2026.
Gubernur melalui Plt. Sekda mengapresiasi seluruh pihak, atas komitmen dan kerja keras bersama, sehingga tahun 2025 berhasil mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap. Ia menekankan pola penanganan karhutla yang telah dijalankan harus terus ditingkatkan, sebagai fondasi yang kokoh menghadapi siklus 4 tahunan, terutama fenomena el-nino yang berpotensi terjadi pada tahun 2027.
"Saya meminta para Bupati, Wali Kota, dan Lembaga Usaha berkomitmen melakukan hal yang sama pada tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya," pesan Gubernur melalui Plt. Sekda.
Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Pembukaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat, dengan menyusun peta lahan non-gambut paling lambat Desember 2025.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri menyampaikan apresiasi dan rasa bangga terhadap komitmen luar biasa yang ditunjukkan seluruh pihak di Kalteng. Ia berterima kasih atas masukan komprehensif yang disampaikan dan menilai rencana tata kelola dan strategi mitigasi Provinsi Kalteng telah memenuhi harapan.
“Selama siaga darurat Kementerian Kehutanan menyiagakan seluruh Daerah Operasi Manggala Agni yang tersebar di Palangka Raya, Kapuas, Muara Teweh, Pangkalan Bun. Selain itu kegiatan siaga darurat di Kalteng didukung Masyarakat Peduli Api (MPA)- Kemenhut”, terang Thomas.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran, peran aktif, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Langkah kolaboratif Siaga Darurat Karhutla mulai dari Manggala Agni, TNI Polri, BPBD, Dishub, Satpol PP, Damkar, Basarnas, Dinkes, dan Masyakat Peduli Api, diharapkan dapat menjadikan penanganan karhutla lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, demi terjaganya kelestarian hutan dan lingkungan di Kalimantan Tengah.
Turut hadir di dalam Rakor tersebut Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Forkopimda Provinsi Kalteng, sejumlah Bupati dan Wali Kota di Kalteng beserta Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, serta dihadiri oleh Asisten Sekda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalteng Ahmad Thoyib beserta jajaran, Kepala OPD Provinsi/Kabupaten, Dewan Adat Dayak (DAD), instansi vertikal dan lembaga terkait lainnya.
oOo
